Probolinggo, (11/12/2024) – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Perhutani Probolinggo hadir dalam rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Banyuglugur. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menyusun langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi di kawasan rawan bencana, khususnya wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan.
Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Probolinggo Aki Leander Lumme, S.Hut melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabuaran Mahludin, menyatakan bahwa rakor ini merupakan upaya proaktif untuk mengantisipasi potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem.
Dengan melibatkan Muspika Banyuglugur, Perhutani berharap dapat menyusun strategi mitigasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam menghadapi potensi bencana. Dengan koordinasi yang baik, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih efektif, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan, ” ujar Mahludin.
Rakor tersebut dihadiri oleh unsur Muspika Banyuglugur, termasuk Camat Banyuglugur Subiryo, S.H, Kapolsek Banyuglugur AKP Effendy Nawawi, S.H, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabuaran Mahludin, Kepala Resort Pemangkuan Hutan Banyuanget Mustofa Kamal, Kades Banyuglugur Sumarno, S.Pd dan Danramil Banyuglugur Kapten M.Rohman, serta perwakilan masyarakat desa sekitar kawasan hutan. Agenda utama meliputi pemetaan wilayah rawan bencana, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta pembahasan sistem komunikasi darurat untuk mempercepat respons jika terjadi bencana.
Camat Banyuglugur, Subiryo, S.H, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Perhutani yang menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat mitigasi bencana di wilayahnya.
“Keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menciptakan sistem mitigasi yang efektif. Langkah ini tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga keselamatan masyarakat di sekitarnya, ” katanya.
Salah satu hasil rakor ini adalah kesepakatan untuk melakukan patroli gabungan secara rutin di area rawan bencana, khususnya menjelang musim hujan yang diprediksi memiliki intensitas tinggi. Selain itu, disepakati pula pelaksanaan program edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah mitigasi bencana, seperti evakuasi darurat dan cara melaporkan potensi bahaya.
Perhutani juga menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah mitigasi melalui penyediaan sumber daya, seperti tenaga lapangan dan peralatan yang diperlukan dalam situasi darurat.
“Kami ingin memastikan bahwa kawasan hutan tetap terjaga, tetapi yang tak kalah penting adalah melindungi masyarakat sekitar dari risiko yang mungkin terjadi akibat bencana alam, ” tambah Mahludin.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Perhutani, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana.
Langkah antisipatif ini juga menjadi bagian dari komitmen Perhutani dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar hutan.
Rakor ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang tangguh dan berorientasi pada keselamatan bersama.@Red.